Meski prestasi sekolah – sekolah dibawah kewenangan kementrian agama menonjol hanya ada satu dua di seluruh Indonesia, tapi jika pengaturan kewenangan masih tetap seperti ini, hal ini akan menyulitkan SMA / SMK yang kurikulumnya super ketat pengawasannya meski dinyatakan secara berulang – ulang kurikulum yang digunakan adalah kurikulum Merdeka!
Dari 8 SMKN dan 14 SMAN yang ada di Kabupaten Nganjuk, hanya ada 4 SMKN saja yang mampu berbicara minimal di Tingkat lokal. Untuk SMAN dengan didasarkan pada hasil pemetaan SNBT 1000 SMA tahun 2022 (sejak akhir 2022 website ltmpt sudah di take down meski masih ada Lembaga swasta yang profit based yang mempunyai data 1000 daftar SMA unggulan. Patut diketahui, yang dianalisis adalah hanya SMA/ SMK/MA yang dianggap memenuhi kriteria versi ltmpt), di Kabupaten Nganjuk terdapat 4 SMAN dan 1 SMAS yang masuk ke dalam jajaran 1000 SMA yang patut diperhitungkan. Peringkatnya sebagai berikut:
- SMAN 2 Nganjuk, SMAN Tanjung Anom, SMAN Kertosono, SMAS Bina Insan Mandiri dan SMAN 1 Nganjuk.
Sejak tahun 2020 ltmpt merilis hasil utbk hingga di take down pada Desember 2022, hingga saat ini SMAN 2 Nganjuk masih tetap memimpin. Sedangkan SMA Bima yang terletak di Baron akan terus memberatkan langkah SMAN Kertosono jika manajemen SMAN diujung timur Nganjuk tersebut tidak segera berbenah. Untuk SMKN belum nampak perubahaan yang signifikan dalam raihan prestasi meski sudah ada perubahan pada angka akreditasinya. Untuk SMKN, masih tetap dikuasai oleh SMKN 1 dan 2 Nganjuk, SMKN 1 Tanjunganom dan SMKN Gondang.
Jika manajemen sekolah yg disebut diatas tetap seperti ini, tak ayal akan terjadi pergeseran peta peringkat pada SMA dan SMK.
Untuk MAN 1, 2, dan 3 Nganjuk, dengan kesempatan yang diberikan oleh kementrian pendidkan sedemikian luasnya dan manajemen di 3 MAN ini masih usreg di dalam, MAN Nganjuk takkan pernah bisa menjadi unggulan seperti halnya di kota/ kabupaten lainnya.
Rekomendasi:
- SMAN yang memiliki prestasi dan atau memenuhi kategori/ indikator tertentu diijinkan untuk mengadakan seleksi PPDB secara mandiri meski hanya 25% misalnya, sebelum PPDB resmi diadakan. Karena sampai saat ini tidak ada alasan yang jelas dan masuk akal mengapa MAN diberi keistemewan sebesar itu!
- Kementrian harus membuat aturan yang jelas untuk pendirian Program keahlian baru di SMKN. Perubahan program keahlian WAJIB ada persetujuan dari komite sekolah, pemangku kekuasaan setempat, dan beberapa komponen lainnya tanpa meninggalkan akar budaya sekolah yang telah dibangun oleh pendahulunya. Misalnya:
a. Untuk SMKN, secara aturan PPDB Jawa Timur, sudah diatur sedemikian rupa sehingga bisa menyeleksi dan memperoleh calon peserta didik yang serius untuk belajar. Namun jangan karena hal ini, para manajer sekolah berlomba membuka program studi/ jurusan/ keahlian baru yng sebenarnya kurang tepat kalau dirunut dari sejarah berdirinya sekolah tersebut. Misalnya: SMKN 2 Nganjuk, yang sebelumnya dikenal sebagai SMK Ekonomi, sekarang ikut -ikut an membuka keahlian baru yang benar – benar jauh panggang dari api! Tari dan gaming. Kalau berpikir ini kreatifitas para manajer sekolah, sungguh kesalahan yang fatal.
b. Untuk SMKN 2 Bagor yang image masyarakatnya adalah pertanian membuka program keahlian baru perhotelan. Benar -benar kajian yang sangat buruk. Mana mungkin akan ada orang/ tokoh / anggota masyarakat yang akan menginap di hotel sekolah.
c. Untuk SMKN 1 Bagor yang kita tahu berasal dari SMPN 3 Bagor. Didirikan SMKN 1 bagor untuk kuliner dn jahit menjahit/ busana. Mengapa lalu muncul program keahlian Desain Komunikasi Visual, elektronika, Teknik Komputer dan Jaringan dan Teknik Kelistrikan.
d. SMKN 1 Gondang. Melebar dari pertanian ke peternakan. Hal ini masih bisa dinalar dan masuk akal. Namun, bagaimana dengan SMKN 1 Tanjung Anom, SMKN Kertosono dan SMKN Lengkong yang memang tidak pernah ada kekhususan seperti halnya SMKN yang tersebut diatas? Silakan tim pengembang sekolah memutuskan hal ini.
e. Pihak pimpinan seperti Dinas Pendidikan Provinsi jawa Timur di wilayah Nganjuk pun pada saat itu ( saat program keahlian baru dibuaka ) menyatakan pembukan keahlian baru agar lebih banyak pilihan bagi Masyarakat. Ini jelas alasan yang terdengar aneh. Mereka sebagai penanggungjawab paling ujung seharusnya memang diduduki oleh mereka yang benar – benar mampu. - SMAN dan SMKN harus mampu belajar dari sekolah MAN yang diunggulkan oleh Pemerintah pusat ataupun Daerah. Di era yang karakter menjadi domain yang menjadi tantangan, tanggungjawb sekaligus beban bagi semua lapisan Masyarakat, seharusnya manajer/pengelola sekolah secara trengginas dan terampil membawa sekolah nya ke budaya yang lebih berkarakter: religious (karena MAN domainnay lebih ke sekolah berbasis agama), etos belajar tinggi, disiplin dan dan tentu saja biaya pendidikan yang ditanggung pemerintah daerah masing – masing dan kelompok/ anggota masyarakat.
- Seperti yang kita lihat, prestasi MAN 2 Malang dan MAN 2 Kediri saat ini sudah jauh meninggalkan SMAN/ SMKN di daerah masing – masing. Padahal, hanya berbekal 4 unsur pada nomer 3 tersebut lah, mereka mampu melesat.
- Pemerintah Daerah harus cawe – cawe tentanag hal ini. Hanya dengan sedikit mengurangi anggaran pendidikannya, SMAN/ SMKN yang diunggulkan dapat melesat lebih tinggi dari yang kita bayangkan.
- Kementrian Pendidikan sebaiknya memiliki hak veto tehadap pengelolaan MAN dan pendidikan yang dibawahnya. Berkoordinsi dengan kementrian agama akan lebih elok daripada masing – masing merasa mampu menjual sesuatu pada Masyarakat padahal hasil nya masih lebih bersifat semu. Contoh: Apa kabar sekolah unggulan SMA Husni Thamrin Jakarta dn MAN Insan Cendekia Jakarta? Apakah hasil pendidikan di 2 sekolah tersebut telah teruji secara moral dan akademik? Unggulan nasional dan dengan pendanaan yang luar biasa tinggi. Dari segi akademik, dua sekolah tersebut juga tak mampu sapu bersih Olimpiade Sains tingkat Nasional, bukan?
- Senjakala SMAN dan SMKN nampaknya datang lebih cepat dari dugaan kita semua. Segera berbenah memperbaiki image. SMAN 3 Malang dan SMAN 5 Surabaya sudah masuk dunia senja di tingkat nasional.
