Foto : Antara
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu janji politik paling berani dari Presiden Prabowo. Ia lahir dari niat mulia: negara hadir memastikan anak-anak makan layak agar masa depan bangsa lebih cerah. Di atas kertas, gagasan ini tampak sederhana dan indah. Namun dalam praktik kebijakan publik, niat baik tidak pernah cukup. Tanpa tata kelola yang adil dan disiplin, kebijakan sosial justru berisiko mencederai tujuan awalnya.
Di Kabupaten Nganjuk, pelaksanaan MBG mulai memunculkan pertanyaan mendasar tentang keadilan. Jika program ini memang ditujukan bagi mereka yang paling membutuhkan, maka wajar bila sekolah dengan karakteristik siswa penerima KIP besar—seperti SMAN Berbek, SMAN Pace, atau SMA Diponegoro—menjadi prioritas. Namun fakta di lapangan menunjukkan distribusi yang tidak sepenuhnya berpihak pada kebutuhan. Sejumlah sekolah negeri yang relatif mapan, bahkan sekolah swasta tertentu, justru lebih dahulu menerima program ini. Di titik inilah asas keadilan sosial mulai patut dipertanyakan.
Syarat Dasar MBG
MBG hanya masuk akal jika memenuhi tiga syarat utama: berkeadilan, berstandar gizi nasional, dan diawasi secara ketat. Tanpa itu, MBG berisiko menyusut menjadi sekadar paket nasi dan lauk murah yang dikerjakan vendor dekat kekuasaan. Padahal MBG bukan soal sekadar kenyang, melainkan soal kualitas generasi, etika negara terhadap anak, dan pendidikan karakter.
Survei senyap Tim The Nganjuk Post menangkap kegelisahan para ibu. Wajar. Ibu adalah penjaga pertama urusan perut keluarga. Mereka mempertanyakan menu yang tidak sesuai selera anak dan porsi yang kerap tidak habis. Sebagian bahkan berpendapat bantuan dalam bentuk dana segar, ataupun bahan mentah akan lebih efisien. Namun negara harus sangat paham bahwa bantuan uang atau bahan mentah jauh lebih rawan diselewengkan. Negara tidak boleh kalah oleh logika praktis jangka pendek, bukan?
MBG Fraud
Yang lebih mengkhawatirkan, MBG mulai dimanfaatkan oleh oknum penipu. Tercatat 6–7 warga di Nganjuk menjadi korban modus “sub-agen” yang mengatasnamakan program MBG, dengan kerugian sekitar Rp6 juta per orang. Laporan telah didorong, tetapi respons yang berlarut membuat para korban merasa dibiarkan. Ini alarm keras: MBG bukan lagi sekadar program gizi, melainkan telah membuka celah kejahatan baru.
Perhitungan Sederhana
Dengan asumsi 20 juta anak, biaya Rp15.000 per hari, dan 200 hari sekolah, anggaran MBG mencapai sekitar Rp60 triliun per tahun. Dengan praktik pengadaan yang longgar, potensi kebocoran konservatif berada di kisaran 15–25 persen, atau Rp9–15 triliun.
Angka sebesar itu cukup untuk membiayai ribuan puskesmas gizi, penyediaan air bersih sekolah, hingga intervensi stunting terarah.
Simulasi Risiko Kebocoran
| Titik | Bentuk Kebocoran | Risiko |
| Pengadaan bahan | Mark-up harga | Tinggi |
| Vendor katering | Monopoli kontrak | Tinggi |
| Distribusi | Pengurangan porsi | Sedang |
| Kualitas gizi | Substitusi bahan murah | Tinggi |
| Data penerima | Fiktif / ganda | Sedang |
| Pengawasan | Lemah / formalitas | Tinggi |
| Politik lokal | Titipan vendor | Tinggi |
MBG yang Dilematis
Masalah utama MBG bukan pada niat, melainkan pada tata kelola. Anak boleh kenyang hari ini, tetapi negara tidak boleh rugi esok hari. Tanpa perbaikan serius, yang hadir bukanlah negara melindungi anak—melainkan negara sekadar berbelanja.
Usulan
MBG hanya akan sehat dan adil jika:
- Sekolah dilibatkan aktif (memanfaatkan data KIP secara presisi, pendanaan, laporan juga pengendali mutu).
- Dimulai dari daerah 3T (treluar, terjauh dan terpinggrkan/ marginal ) di setiap kabupaten / kota
- Mengutamakan dapur/ Kantin sekolah bukan vendor politik. Dengan demikian, siswa bisa memilih menu sehat sesuai dengan yang dia sukai, hal ini sekaligus mendorong sekolah sehat /adiwiyata. Para siswa tersebut diberi kartu MBG yang akan ditandai saat dia sudah mengambil makanan. Dengan demikian sekolah pun bisa menjalankan fungsi kontrolnya terhadap gizi dan kesehatan siswa di sekolah, bukan?
- Menggunakan bahan lokal dengan standar gizi nasional.
- Pengawasan publik melalui audit terbuka (BPKP).
- Pelibatan orang tua lewat komite sekolah.
Kesimpulan kebijakan MBG bukan mustahil, tetapi mahal dan menuntut disiplin negara. Ia tidak bisa dijalankan setengah hati. Tanpa transparansi dan pengawasan publik, vendor bermunculan, kontrak diperebutkan, dan kualitas gizi menjadi variabel pertama yang dikorbankan. Anak tetap makan, tetapi negara kehilangan nilai. Jika dibiarkan, MBG akan bergeser dari program gizi menjadi sekadar program belanja negara.
