Usai menerima penghargaan, Wijaya Kurnia Santoso menyampaikan. “Penghargaan ini bukan hanya untuk saya, tetapi untuk seluruh pihak yang terus berkolaborasi menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Edukasi integritas harus dilakukan secara konsisten dan menyentuh semua lapisan masyarakat,” ujarnya. momentum Hakordia 2025 dapat memperkuat sinergi tersebut dalam upaya pencegahan korupsi. “Kolaborasi adalah kunci. Dengan bergerak bersama, kita dapat membangun budaya antikorupsi yang kuat dan berkelanjutan di Jawa Timur,” tambahnya.
Penghargaan yang diterima Wijaya Kurnia Santoso menjadi bukti peran generasi muda sangat strategis dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran dan integritas di tengah masyarakat. Senada, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi penyuluh antikorupsi dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus berperan aktif dalam memperkuat budaya integritas dan mewujudkan pemerintahan yang bersih serta melayani. Capaian ini tidak hanya menjadi kebanggaan pribadi, tetapi juga inspirasi bagi masyarakat luas untuk terus bergerak bersama membangun budaya antikorupsi yang kokoh dan berkelanjutan di Jawa Timur.
Demikianlah jika korupsi sudah sangat membudaya. Dan jika kita baca dengan cermat, hal yang menjadi bahan pergunjingan hari ini adalah pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung yang menuai banyak protes dari para pejuang anti korupsi. Menurut mereka, alasan paling sederhana adalah semua uang tersebut ujung – ujungnya jatuh ke para pejabat di tingkat partai. Jadi, lebih baik pilkada langsung! Alasanya rakyat masih ikut menikmati (meski wajib diingat: tidak seberapa nilainya!). Jadi, koruptor sebenarnya pejabat di elit partai atau rakyat? Karena, uang yang mereka dapat dari korupsi juga untuk menyuap rakyat! Dan perdebatan tentang siapa yang korupsi dan untuk siapa uang panas tersebut pun terus bergulir tiada henti. Sungguh membosankan bukan?!
