Harga sebuah PPDB
Ibu Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdindik) Jawa Timur di Wilayah Nganjuk menyatakan tidak ada transaksi, Ibu Evi Dwi Wijayanti, yang terkait tahap PP ataupun yang lainnya di wilayahnya. Namun, Bapak Kacabdindik di Wilayah Kediri dengan terbuka mengakui adanya transaksional seperti itu bahkan saat tahap 1 dimulai. Dan yang sempat terungkap adalah tentang pelaku transaksional tersebut. Mereka adalah oknum yang memanfaatkan situasi PPDB yang nampaknya sangat memungkinkan terjadinya transaksional tersebut. Tentu saja dengan harga transaksinya yang tidak sekedar setara dengan satu sak semen.
Untuk mengurangi dugaan transaksi ini, langkah yang diambil oleh Kacabdindik di Wilayah Kediri adalah dengan memanggil orangtua dan CPDB tersebut. Semua harus transparan dan terbuka. Kalaupun orangtua akan memberi manfaat sebagai ucap syukur karena Anandanya yang diterima di sekolah tesebut (yang dituju, red), maka pihak yang paling tepat menerima kebermanfaatan tersebut adalah sekolah yang dituju. Itupun semata karena untuk meningkatkan mutu Pendidikan di sekolah yang dituju tersebut. Dengan demikian kebermanfaatan tidak hanya dinikmati oleh segelintir oknum. Tapi, oleh warga sekolah. Selain itu, Kacabdindik Kediri Bapak Adi Prayitno menyatakan bahwa Tindakan tegas yang diambilnya adalah untuk mengikis perilaku – perilaku yang kurang patut dilakukan di dunia Pendidikan. Sekaligus, mengubah pola pikir bahwa PPDB adalah lahan bagi satu dua orang untuk memperkaya diri sendiri.
Bagus, Pak! Lanjutkeun
Jalur Mandiri SMA/ SMK Daripada ada harga di setiap bangkunya, sekedar usul saja: mengambil contoh dari PMB PT, bagaimana kalau sekolah diberi kewenangan melaksanakan/ membuka jalur Mandiri dengan prosentase 10 – 15%.
Sumber : ppdbjatim.net
Setuju banget,biar masing2 sekolah sehat dan fair untuk kemajuan sekolahnya
Setuju dg adanya ppdb mandiri,biar sekolah bs mempersiapkan kebersaingan sekolah yg mampu menampilkan sklh yg penuh kemandirian n kejujuran